BATAMBicara

Gubernur Kepri Nurdin Basirun Siap Dipanggil KPK, Terkait Izin Tambang Bouksit Bintan

Batambicara.id (27/3/2019) | Tanjungpinang – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya, terkait dugaan perizinan pertambangan bouksit di Bintan yang menyalahi aturan dan ketentuan. 

Yang mana sebelumnya, masalah ini sudah menjadi perhatian lembaga anti rasuah itu.

“Sampai sekarang tidak ada surat pemanggilan dari KPK. Jika diundang, saya pasti datang, dan siap memberikan keterangan”, kata Nurdin usai Rapat Paripuran di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/3).

Ia menambahkan, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit di Bintan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepri memang ada kesalahan prosedur.

Di mana, yang disetujui tidak boleh melakukan koordinasi dengan izin yang diizinkan. Izin pertambangan yang dikeluarkannya tersebut. Karena perizinan itu memang delegasi wewenang dan tidak perlu persetujuan sendiri.

“Kita juga sesalkan dengan hal ini, harus ada hubungannya dengan saya terkait IUP tambang bauskit tersebut. Mereka mengatakannya kepada saya, hal itu dilakukan sudah sesuai aturan, dan memang harus ada tembusan ke saya”, Gubernur Kepri.

Gubernur Nurdin juga menambahkan, karena perizinan harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, jika memang ada yang dilanggar, maka harus diperbaiki dan dikembalikan.

Namun dinyatakan, persetujuan memang untuk izin ekspor sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

“Kita memang perlu meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan, namun tidak yang menentang aturan,” katanya. Tutup Gubernur dari Partai Nasdem ini.

Koordinator Terpisah Wilayah II, Koordinasi Pengawasan Supervisi (Korsupgah) KPK, Adlinsyah Malik Nasution ditemuai di Dompak, mengatakan terkait penambangan bijih bauksit di Bintan yang merupakan pencopotan dua kadis di Kepri yang memang sudah banyak dicari. Namun terangnya, apakah kedua kadis ini sudah disetujui KPK atau belum disetujui. Dan ini sudah pasti, sebab langsung diurus di pusat.

“Saya tidak tahu soal pemeriksaan terhadap kadis ini. Tapi memang ada yang membantunya dengan pencopotan Pak Amjon dan Azman Taufik itu. Untuk lebih detail tanya langsung ke jubir KPK Pak Febri saja, ”katanya singkat.

Sebelumnya Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera KLHK, Edward Hutapea membenarkan jika pihaknya telah menyetujui 15 pejabat di lingkungan Pemprov Kepri terkait pengrusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan bouksit di Bintan. Ia menyebut, jika proses ini diinformasikan selesai dan pihaknya menemukan bukti baru dari mendapatkan keterangan dari ke 15 pejabat tersebut.

“Kami dalam melakukan ini ada di sebelah kanan dan saat ini kami turun kembali ke atas untuk memperkuat data yang sebelumnya telah ada di sana,” katanya. (SindoBatam).

Gambar : aciKepri (google)

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed