BATAMBicara

PKS Sebut PDIP Tolak TAP MPRS soal Larangan Komunisme Masuk RUU HIP

BATAMbicara | Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan bahwa mayoritas fraksi di DPR telah mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi rujukan atau konsideran Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dia mengatakan justru PDIP selaku partai penguasa yang menolak.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan PDI Perjuangan menolak masuknya TAP MPRS tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia masuk ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Hal itu disampaikannya lewat akun twitter pribadinya @hnurwahid, Selasa 2 Jun 2020 kemarin.

Hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempertanyakan sikap DPR yang tak memasukkan TAP MPRS itu ke RUU HIP. “Sikap mayoritas fraksi-fraksi di DPR sebelum rapur sudah usulkan baik formal atau informal,” ujar Hidayat seperti dikutip dari cuitannya kembali di akun Twitter @hnurwahid, Rabu (3/6), hari ini.

HNW memastikan, saat ini justru partainya lah yang terdepan mendorong agar TAP MPRS tentang komunis itu masuk ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

FPDIP di DPR menolak usulan kami. Mrk tak setuju memasukkan TAP MPRS XXV/1966 soal PKI sbg Partai terlarang&larangan penyebaran ideologi Komunisme, pd konsideran Menimbang, dlm RUU HIP(Haluan Ideologi Pancasila). RUU HIP sbgmn biasa,akan dibahas dg Pemerintah juga. @mohmahfudmd.— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) June 2, 2020

Kicaunya di twitter:

https://twitter.com/hnurwahid/status/1267713507597799425?s=19

FPDIP di DPR menolak usulan kami. Mrk tak setuju memasukkan TAP MPRS XXV/1966 soal PKI sbg Partai terlarang&larangan penyebaran ideologi Komunisme, pd konsideran Menimbang, dlm RUU HIP(Haluan Ideologi Pancasila). RUU HIP sbgmn biasa,akan dibahas dg Pemerintah juga. @mohmahfudmd.
— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) June 2, 2020

HNW mengatakan, TAP MPRS XXV/1966 membahas soal PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran ideologi komunisme.

Meski demikian, dia menjelaskan nantinya RUU ini juga masih akan dibahas bersama DPR dan pemerintah. Kicauan Wakil Ketua MPR ditanggapi beragam warganet. Meski begitu, mayoritas netizen mendukung apa yang disampaikannya itu.

Sebelum RUU HIP ditetapkan menjadi RUU usulan DPR lewat Rapat Paripurna pada 12 Mei lalu, kata HNW, sejumlah fraksi sudah mengusulkan secara formal agar TAP MPRS XXV tahun 1966 dimasukkan sebagai peraturan konsideran. Fraksi yang dimaksud antara lain PKS, PPP, NasDem dan PAN.

“Sementara usulan secara informal disampaikan oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan Golkar,” kata HNW yang berbicara sebagai Wakil Ketua MPR tersebut.

Akun @BargowoSarjito menyebut: “PDIP MEMANG KAWAN DEKAT PKI KAYAK JAMAN SOEKARNO” kicaunya. “Biar terbaca oleh rakyat Indonesia Partai PDIP dan turunannya jgn sampai terpilih lagi dan amankan pemilu sebisa mungkin ” kicau akun @Klanceng_World, mengutip Lau Justice. (**)

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed