oleh

Masa Tenang, Masa Rakyat Yang Menentukan

Batambicara.id (14/4/2019) | Pemilu Luber (pemilihan umum langsung bebas rahasia) 2019 akan diselenggarakan beberapa hari kedepan, setiap warga negara Indonesia (WNI) wajib menentukan pilihannya, menentukan masa depan bangsanya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun dan tidak ada yang memaksa dan dipaksa.

Setelah tadi malam, Sabtu (13/4/2019) diadakan debat Capres/Cawapres sesi terakhir, KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan mulai pukul 00.00 Wib, sampai akan diadakannya pemilihan DPRD Kota/Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden/Wakil Presiden akan memasuki masa tenang.

Foto ilustrasi disalah satu sudut kota(dok/iyas)

Bertepatan momen debat Capres/Cawapres tadi malam, ketua KPU Arief Budiman menutup rangkaian debat pilpres Pemilu 2019.

Momen ini sekaligus menjadi penutup masa kampanye yang sudah berlangsung sejak 23 September 2018. Minggu hingga Selasa (14-16/4/2019) tahapan pemilu akan memasuki masa tenang.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menghimbau dan memberikan larangan bagi calon legeslatif dan timses (tim sukses) paslon Capres/Cawapres dalam hal bagi-bagi uang dan hal yang menyangkut pelanggaran pemilu lainnya.

Melalui Divisi Pengawasan akan mentertibkan dan mengancam pelaku pelanggaran money politic (politik uang) tersebut dengan hukuman berlipat.

“Kalau terjadi di masa kampanye, hukumannya dua tahun penjara dan Rp24 juta. Tapi kalau dilakukan di masa tenang ancamannya jadi dua kali lipat,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, Jumat 12 April 2019.

Hukuman tersebut mengacu pada pasal 523 ayat 2 Undang-undang 7/2017 Tentang Pemilu. Di sana dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung diancam penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.

Menurut pengalamannya, praktik politik uang sempat dilaporkan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 lalu. Namun, pelanggaran tersebut tidak terbukti. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed