oleh

Terpakainya Dana Haji Oleh Pemerintah Untuk Insfrastruktur, Benarkah?

Batambicara.id (1/5/2019) | Jakarta – Pergi haji ke Baitullah bagi kaum muslim, merupakan salah satu ibadah dari 5 wajibnya rukun Islam. Meskipun ibadah haji tersebut merupakan ibadah wajib bagi yang mampu (terutama faktor ekonomi). Sudah lama beredar kabar, dana haji yang telah disetorkan ke bank oleh calon jamaah haji, dipakai oleh pemerintah untuk infrastruktur. Banarkah?

Berikut penjelasannya :

Tersebarnya berita soal penggunaan sebagian dana setoran haji untuk infrastruktur mendapat respons dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, membantah adanya akad wakalah pendaftaran jamaah haji disertai dengan pernyataan kerelaan dana haji dipakai dana infrastruktur.

“Isi akad wakalah sama sekali tidak menyebutkan mengenai klausul atau bahkan alokasi dana haji untuk investasi infrastruktur pemerintah,”

Belakangan di media sosial viral mengenai kewajiban menandatangani akad wakalah bagi pendaftaran jamaah haji disertai dengan kerelaan dana haji dipakai dana infrastruktur. Anggito menjelaskan, kewajiban mengisi dan mendatangani formulir akad wakalah adalah amanat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Keuangan Haji.

Ramai berita di medsos facebook, bagi calon jamaah haji yang belum belum bisa berangkat, sementara sudah lunas dan sesuai dengan tahun yang ditentukan, (dok/fb/sensor).

Ia menjabarkan dalam Pasal 13 ayat (1) menyebut, pembayaran setoran awal BPIH (biaya ibadah haji) dan/atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jamaah haji. Sebab, akad wakalah adalah surat kuasa dari jamaah haji sebagai pemilik dana setoran awal yang memberikan kuasa kepada BPKH sebagai pengelola dana setoran awal BPIH.

Anggito mengatakan isi dari akad wakalah atau surat kuasa setoran awal biaya haji atau BPIH, terdiri dari, pertama identitas calon jamaah haji (nama, alamat, dan nomor KTP). Kedua, pernyataan pemberian kuasa dari calon jamaah haji dalam pengelolaan dana. Ketiga, bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH, yakni penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji, dan pengembalian. Keempat, pernyataan pemberian kuasa calon jamaah haji kepada BPKH untuk memproses penerimaan, mencatat informasi nasabah, kerja sama dalam pengelolaan keuangan, dan melaksanakan amanat sesuai dengan peraturan perundangan.

Anggito berharap penjelasan itu dapat menjawab kicauan kritik di media sosial Twitter dan facebook mengenai, akad wakalah atau surat kuasa pendaftaran haji di BPS-BPIH diberikan embel-embel kerelaan penggunaan dana haji untuk infrastruktur pemerintah. “Sungguh suatu pernyataan yang tidak sama sekali tidak benar. Berita viral tersebut dapat diketegorikan sebagai fitnah yang tidak bertangung jawab,” kata Anggito.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Salamudin Daeng mengatakan publik dan para calon jamaah haji perlu dan berhak tahu terkait soal polemik setoran dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, dari kajian melalui pengumpulan data yang didapat dari website kementerian keuangan menemukan sebagaian  dana setoran haji memang dipakai infratruktur.

”Dana setoran haji yang digunakan untuk infrastruktur ini kami dapat dari tahun 2013-2017 yang mencapai Rp 37,56 triliun. Data tahun 2018 dari kementerian belum kami dapatkan. Kami minta ini agar dibuka kepada publik.”

Menurut Daeng, rincian dana haji penggunaan dana haji untuk infrastruktur dari tahun 2013-2017 di antaranya sebagai berikut :

Pada 2013 digunakan untuk membangun proyek trek ganda kereta api Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 800 miliar.

Pada 2014 dipergunakan dana setoran haji sebesar Rp 1,5 trilun dengan rincian:

  • A. pembangunan jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan. B. Pembangunan jalur kereta api ganda Manggarai-Jatinegara oleh Kementerian Perhubungan.
  • C. Pembangunan asrama haji di beberapa provinsi oleh kementerian agama.

Pada 2015 dana Rp 7,1 triliun dana haji dipakai untuk infratruktur dengan rincian sebagai berikut :

  • A. pembangunan jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatra yang dilakukan Kementerian Perhubungan. 
  • B. Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 
  • C. Pembangunan infrastrutur untuk pendidikan tinggi dan kantor urusan agama (KUA) di bawah kementerian agama.

Pada 2016 setoran dana haji sebesar Rp 13,77 trilun digunakan untuk pembangunan infratruktur dengan rincian sebagai berikut :

  • A. Untuk pembangunan rel kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatra di bawah Kementerian Perhubungan. 
  • B. Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. 
  • C. Pembangunan fasilitas infastruktur untuk pendidikan tinggi dan pembangunan kantor KUA di bawah Kementerian Agama.

Maka adanya polemik  tersebut, tegas Daeng, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji. Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta. ”Saya lihat belum ada kejelasan. Misalnya kepada pihak saja dan bank mana saja. Ini publik yang belum banyak tahu,” kata Daeng.

Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu  menahu. “Apakah sekarang benar bunganya 8 (delapan) persen atau berapa. Publik (para calon jamaah haji) tak tahu itu.”

Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat. Apalagi, katanya, ini sudah lazim dilakuakan oleh bak ketika melaporkan rekening kayak nasibnya.

“Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya. Kelima,semua pengelolaan dana haji harus ada akadnya dan jangan terkesan semaunya. Selama ini terlihat  belum ada akad dana haji dipakai untuk diluar haji dan ini juga harus jelas karena sesuai syariah. Juga penggunaan dana haji sebelum pemerintahan periode ini juga harus dijelaskan secara jelas ke publik,” tegasnya.

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 triliun. Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan di media sosial pada 30 November 2017, penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk  pembiayaan APBN secara umum dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked).

Mulai 2018 sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jamaah tunggu dalam bentuk virtual account. Pemerintah dan BPKH menjamin, jamaah haji yang berangkat dipastikan mendapat pelayanan memadai dan dipenuhi hak-hak keuangannya. Jamaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (virtual account). Karena itu, tidak ada penerapan sistem ponzi. **

Artikel ini sudah dilansir oleh Republika.co.id, dengan judul “Benarkah Dana Haji Dipakai untuk Proyek Infrastruktur?” (20/10/2018)

(Gambar unggulan : Swararakyat.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed