BATAMBicara

Benalu Tak Berguna

BATAMBicara | Sumbar – Bila dibaca kalimat “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,” dalam pasal 31 UUD ’45, kemudian disandingkan dengan UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, selanjutnya ditambah dengan petunjuk tentang hak-hak tradisional dalam Bab Pemerintahan Daerah dalam pasal 18b UUD ’45, setelah itu dikaitkan lagi dengan hak asasi memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dalam pasal 28e UUD ’45 dan ditutup dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 serta dikunci dengan jaminan atas kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dalam pasal 32 ayat 1 UUD ’45 maka sudah jelas sekali bahwa :

SKB 3 Menteri ini adalah “benalu” yang harus disingkirkan kalau kita tidak ingin pohon pendidikan kita merana dan mati tak berbuah !!!

Ungkapan yang disampaikan oleh Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal yang menulis di media sosial pada akun pribadinya.

Ia tidak mau menuruti pernyataan SKB 3 menteri yang mengatur masalah busana sekolah di Sumbar (Sumatera Barat) yang sangat kental dengan tradisi dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.

Buya Gusrizal berharap tentang hak-hak tradisional dalam Bab Pemerintahan Daerah dalam pasal 18b UUD ’45, berjalan seperti biasa dan tidak usah di utak-atik, agar masyarakat Indonesia yang menerapkannya tidak berpecah. (**)

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed