oleh

Burhanuddin Nur Ajak Mahasiswa, Verifikasi Data SKTM

Batambicara.id (9/4/2019) Batam – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Burhanuddin Nur menilai pemerintah harus jeli dan teliti terhadap masyarakat miskin. Terkait anak sekolah yang tidak mampu. Karena pendataan harus disesuaikan dengan data yang akurat dan pasti, sesuai dilapangan, tidak asal menerima data dari pihak-pihak yang saling bersinggungan dengan kategori miskin tersebut.

Burhanuddin saat berbincang-bincang sore di GM Cafe, Anjung Asam Pedas Melaka di ruko Mega Legenda tahap 2. Batam Centre, bersama batambicara.id, Selasa (9/4/2019).

Burhanuddin mengatakan, surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang ada sekarang yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan, namun kedepannya, Anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat ini berharap dan mengajak pemerintah untuk bekerjasama dengan tim penanggulangan kemiskinan Kepri untuk mendata ulang, selain bisa mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan, juga supaya titik sasaran yang masuk kategori miskin jelas dan akurat.

“Jangan karena keluarganya, masuk daftar miskin, yang bisa menerima bantuan dari pemerintah provinsi tentang biaya pendidikan”. Tambah pemilik rumah makan Anjung Asam Pedas Melaka ini.

Masih kata Burhan “dalam hal pendataan seharusnya pemerintah melibatkan, atau menunjuk pihak ketiga, dalam hal ini (pendataan) mengajak mahasiswa dari universitas atau perguruan tinggi yang ada diwilayah Kepri, atau ada Badan lain yang benar-benar memberikan data yang bisa dipertanggungjawabkan, bila ada data yang tidak sebenarnya. Misalnya keluarga dari pengurus RT dan RW kalau benar-benar miskin setelah dilakukan pendataan dan survey serta tidak mampu membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tidak menjadi masalah, berarti masuk kategori miskin”.

“Guna data valid itu bagi masyarakat yang tidak mampu salah satunya, membebaskan iuran sekolah bagi anaknya, namun yang bisa diberikan bantuan dari provinsi bagi yang tidak mampu tersebut, untuk SMA dan setingkatnya se-Kepri, sesuai dengan peraturan pemerintah No.32 tahun 2013, tentang pendidikan, yang dikeluarkan oleh Gubernur. Besaran biaya pendidikan bagi kalangan tersebut Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)”. Terang Burhan.

“Karena selama ini data dari BPS (Badan Pusat Statistik), masih memakai indikator-indikator nasional, sementara data dari mereka sendiri, banyak yang tidak tepat sasaran, atau bahkan tidak sama dengan data yang ada didaerah, sehingga DPRD Provinsi harus mengkaji terlebih dahulu, agar dapat disepakati, sehingga bisa menentukan konsesus data sebenarnya yang diberikan”. Tutup politisi Demokrat, Anggota DPRD Kepri, yang saat ini mencalonkan legeslatif di tingkat kota nomor 7 ini, di Kota Batam. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed