BATAMBicara

Gubernur Kepri Tak Tepati Janji

Batambicara.id (21/3/2019) | Batam – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Mukakuning Batam kembali mendatangi Kantor Graha Kepri Batam, dalam tuntutan mereka, meminta kepada Gubernur Kepri untuk mengesahkan atau menandatangani surat rekomendasi Walikota Batam, perihal Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK). Kamis (21/3) di Batam Centre.

Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektonik dan Mesin (F SP LEM ) sebagai komunitas di Mukakuning di bawah naungan SPSI ini juga pernah menyampaikan orasi mereka pada hari Senin (18/3).

Karena surat rekomendasi yang telah disepakati bersama Walikota Batam, saat itu dikembalikan lagi ke Batam, dengan alasan dibicarakan terlebih dahulu. Namun dalam pembicaraan yang di maksud Gubernur tidak menemukan titik terang antara perusahaan dan pekerja.

Koordinator orasi damai ini Ahmad S., meyampaikan kepada batambicara.id, bahwa mereka tetap melakukan orasi dan tuntutan, sampai Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mau memberikan tandatangannya serta mengesahkan UMSK di Batam.

Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektonik dan Mesin SPSI saat menyampaikan tuntutan mereka, Kamis (21/3) di Batam Centre.

Baca :

FS LEM SPSI Desak Janji Gubernur Kepri

https://www.batambicara.id/newsreader/2019/03/18/peristiwa/bb-1632/fs-lem-spsi-desak-janji-gubernur-kepri/

Ahmad S., mengatakan “kami akan tetap orasi menyampaikan tuntutan kami, sesuai surat resmi yang kami pegang, Senin 18 Maret dan Kamis 21 Maret (hari ini) dan akan berlanjut Senin dan Kamis depan” ujar Ahmad S.

Peserta kecewa karena Gubernur tidak hadir menjumpai mereka.

“Tapi hari ini Gubernur tidak datang menjumpai kami, malah beliau mengutus perwakilannya untuk berbicara sama kami, sementara kami butuh jawaban resmi dan tandatangan Gubernur, bukan mewakilkannya”, kesal salah seorang koordinator yang di aminkan oleh puluhan peserta orasi damai lainnya.

Adapun rekomendasi yang telah di sepakati F SP LEM SPSI bersama Walikota Batam terkait besaran UMSK sebagai berikut:

  1. Sektor 1 galangan kapal, Offshore dan onshore dan kimia sebesar 5% dari UMK 2019;
  2. Sektor 2 elektronik, elektrik sebesar 2% dari UMK 2019;
  3. Sektor 3 garmen sebesar 1% dari UM(K 2019.

“Kami hanya ingin skill atau keahlian kami sebagai pekerja yang memiliki resiko di perkerjaan itu, dihargai oleh kepala daerah. Karena setiap kami membicarakan ini kepada perusahaan selalu saja buntu, oleh karena tidak adanya payung hukum yang menentukan besaran gaji karyawan yang memiliki keahlian dibidangnya yang memiliki resiko pekerjaan tersebut, sangat tidak lazim jika pendapatan kami disamakan dengan karyawan sebuah mall. Tambah Ahmad S., sambil menunggu Gubernur untuk menemui mereka.

Perwakilan dari Gubernur itu mengatakan, hal ini akan disampaikan kepada Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun di Dompak, Tanjungpinang (kantor Gubernur Kepri). “Semoga nanti beliau (Gubernur, red) bisa memberikan solusi yang terbaik buat hadirin sekalian dan kita semua”, Ringkasnya.

“Perjuangan kami tidak akan berhenti sampai disini, kami tetap akan kembali Senin dan Kamis depan lagi, sampai Gubernur menyatakan sikap dan memberikan tandatangannya. Tutup Ahmad S. **

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed