oleh

Draf Pandangan DPD RI Terhadap RUU HIP

BATAMBicara | Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) belakangan tengah menjadi pembicaraan masyarakat se-Indonesia. RUU ini memicu sejumlah tanggapan politisi dan tokoh yang menganggap RUU HIP tak memiliki urgensi untuk dibahas di masa pandemi saat ini.

Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Anggota DPD (Dewan Pimpinan Daerah) RI, Ria Saptarika, yang mengemukakan beberapa bagian dalam menyimpulkan di rilisan Fanfage-nya. Sabtu (20/6/2020).

Beberapa bagian kesimpulannya adalah:

  1. Nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam pembentukan UU harus menjadi asas-asas yang meta norma yang mempunyai derajat lebih tinggi dalam materi muatan UU. Oleh karena itu, pengaturan Pancasila dalam suatu UU khusus akan mendegradasikan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak lagi menjadi sumber segala sumber hukum alih alih memberi nutrisi pada asas-asas dalam suatu UU.
  2. Jika Pancasila terdegradasi, maka hal ini akan menodai ideologi negara yang sakral. Kita tentu tak ingin nilai-nilai pancasila menjadi terdegradasi dan akhirnya menghilang dari bumi Indonesia. Menghilangnya nilai-nilai pancasila ini dikarenakan Pancasila akan menjadi ranah kepatuhan hukum yang bisa dinilai. Pelanggaran terhadap norma tersebut yang tidak disertai dengan penegakan hukum yang hitam putih akan lebih mendegradasikan nilai-nilai Pancasila dan akibat akhirnya adalah hilangnya Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila secara teori hukum sebenarnya merupakan bentuk penurunan derajat dari Pancasila itu sendiri. Mengapa? Karena ideologi Pancasila telah tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang nilai kandungannya secara implisit juga telah terkandung dalam norma-norma dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Pancasila juga telah secara tegas nyatakan sebagai sumber segala sumber hukum Negara. Untuk itu RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila ini tidak lagi diperlukan.
  4. DPD sebagai lembaga penyalur aspirasi kebutuhan daerah, memiliki tanggung jawab untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara integral sampai ke tingkat daerah. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, bahkan sampai ke tingkat desa tetap harus mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap rumusan norma hukumnya. Pancasila yang dirumuskan sebagai Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam RUU ini khawatir akan mereduksi internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, karena ada sila-sila yang secara istimewa mendapatkan kedudukan dalam rumusan RUU ini. Selain itu, RUU HIP ini akan menurunkan marwah dari Pancasila itu sendiri, yang seharusnya berada dalam tataran idea, gagasan dan virtual dalam sebuah Staatsfundamentalnorm, namun dalam RUU HIP ini diatur dalam sebuah jenis Undang-Undang yang secara teori norma hukum (Hans Nawiasky) hanya berada di kelompok III.
  5. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, Sikap DPD ialah untuk menolak RUU HIP, karena apabila didekonstruksi, terungkap bahwa terhadap ambiguitas makna, risiko dishamorni dan kewenangan, juga kewenangan implementor, misleading dan rumusan-rumusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Belum lagi struktur norma hukum yang tidak sesuai dengan karakter Undang-Undang, seperti norma hukum yang telalu abstrak, tidak adanya addressat (siapa yang diatur), hal yang diatur, dan tidak operasional.
Diringkas oleh: Ir H Ria Saptarika,M.Eng (Anggota Panita Perancang Undang-Undang DPD-RI)
Editor:saut/bb

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed