BATAMBicara

Warga Kristen Papua Tolak Investasi Miras, SBK: Wapres Seorang Kiai Tidak Ada Peran

BATAMBicara | Presiden Joko Widodo telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil, dengan syarat investasi hanya dilakukan di daerah tertentu, namun Perpres No. 10 Tahun 2021 tersebut mendapat penolakan warga Kristen Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas menolak investasi produksi minuman keras di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan sehubungan telah terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras alias minuman beralkohol boleh diproduksi secara terbuka.

“Kami menolak dengan tegas. Jika mau investasi di Papua, silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua,” kata anggota Kelompok Kerja Agama MRP, Dorius Mehue, mengutip Republika.co.id, Jumat (26/2).

Beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia juga beranggapan bahwa Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin adalah seorang ulama hanya diam saja ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan investasi miras dalam berbagai skala itu.

Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK), pada Jumat (26/2/2021). “Harusnya KH Ma’ruf sebagai kiai bisa berperan untuk menolak investasi miras di Indonesia,” ungkapnya yang dilansir suaranasional.

SBK mengatakan, keberadaan KH Ma’ruf Amin sebagai wapres tidak mempunyai peran dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. “Investasi miras yang merugikan umat manusia tidak bisa dicegah KH Ma’ruf Amin,” papar SBK.

SBK juga menyebut, bahwa investasi miras sangat bertentangan dengan Pancasila. “Investasi miras dan uangnya masuk kas negara tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Menurut SBK, kerusakan bangsa Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan adanya kebijakan investasi miras. “Miras itu sumber masalah. Dari miras memunculkan kriminalitas,” pungkasnya.

Ketentuan yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 ini adalah tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dalam kutipan, Kamis (25/2).

Selanjutnya, lampiran bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi tertuang dalam tiga lampiran. Pada lampiran ketiga, tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31.

“Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” tulis lampiran III Perpres tersebut. (**)

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed