oleh

Biaya Materai Rp10 ribu Akan Diberlakukan per-Tanggal 1 Januari 2021

BATAMBicara | Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi akan membawa revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Materai untuk disahkan dalam Sidang Paripurna.

Melalui revisi RUU Bea Materai, tarif bea materai yang sebelumnya memiliki dua tarif yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000, pada 2021 hanya akan menjadi satu tarif yakni menjadi Rp 10.000.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, diberlakukannya ketentuan tersebut pada tahun depan, dengan mempertimbangkan persiapan aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. “Kita tahu sampai 1 Januari 2021, situasi bisa lebih pulih. Sekaligus juga persiapan peraturan perundang-undangan untuk PP dan sosialisasi berbagai hal yang menyangkut undang-undang ini masih perlu kita lakukan dan gunakan waktu itu,” jelas Sri Mulyani di kompleks DPR, sebagaimana melansir CNBC Indonesia. Kamis (3/9).

Berikut sederet fakta bea materai yang naik jadi Rp 10.000 Pertanggal 1 Januari 2021.

Hanya Berlaku untuk Transaksi di Atas Rp 5 juta

Di dalam RUU Bea Materai, pasal 3 disebutkan, dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp 10.000, yakni hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Bea Materai Berlaku untuk kertas dan non kertas

Sri Mulyani menjelaskan, di dalam RUU Bea Materai, pemerintah akan memberlakukan pengenaan bea materai untuk segala dokumen, baik dalam bentuk dokumen kertas dan dokumen digital atau elektronik. “Jadi dengan UU Bea Materai baru, diharapkan bisa memperlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas namun juga dalam digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman sehingga kita berharap, dengan UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan non kertas,” jelasnya.

Menambah Cuan Pemerintah Rp 11 Triliun

Di dalam draft RUU Bea Materai pada Pasal 2, disebutkan pengaturan bea materai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Direktur Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Arif Yanuar, mengatakan, dengan adanya kenaikan bea materai jadi Rp 10.000, diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi Rp 11 triliun di tahun 2021. “Potensi penerimaan negara dari bea materai kertas dan non kertas ini kurang lebih Rp 11 triliun di tahun 2021. Kalau untuk potensi materai digital saja Rp 5 triliun,” ungkap Arif.

Adapun, penerimaan negara dari bea materai di tahun 2019, dengan adanya tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembar materai, penerimaan negara hanya mencapai Rp 5 triliun.

Belanja di E-Commerce di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Materai

Pengenaan bea materai Rp 10.000 di tahun depan, bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengkofirmasi, untuk setiap transaksi online, misalnya saja di e-commerce dengan nilai transaksi di atas Rp 5 juta juga akan dikenakan bea materai Rp 10.000.

Iya (belanja di e-commerce kena bea materai Rp 10.000). Itu dengan materai digital, enggak harus ditempelkan. Jadi, ditambahkan. Mau belanja Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea materai Rp 10.000,” jelas Hestu di kompleks DPR, pada Kamis (3/9).

Dia menjelaskan, pengenaan bea materai yang selama ini hanya berlaku pada dokumen berbentuk kertas karena aturan yang lama berbunyi demikian.

Meski begitu, kata Hestu ada beberapa transaksi yang akan terbebas dari pengenaan bea materai usai batasannya dinaikkan menjadi di atas Rp 5 juta.

“Belanja apapun selama di atas Rp 5 juta, maka akan kena. Tapi nanti pasti akan ada yang hilang karena batasnya kita naikkan menjadi Rp 5 juta, misalnya tagihan listrik, kan selama ini tagihan listrik di atas Rp 1 juta kena, sekarang hanya yang di atas Rp 5 juta yang kena,” ujarnya.

Direktur Perpajakan I DPJ, Arif Yanuar menambahkan, dokumen elektronik yang kemungkinan bakal terkena bea materai Rp 10.000 pada awal tahun depan adalah tagihan kartu kredit.

“Mungkin contoh tagihan kartu kredit sekarang email ya, kan nggak dicetak lagi. Itu termasuk salah satunya seperti itu contoh,” kata Arif.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed