oleh

Pernyataan Puan Maharani Tuai Polemik, Pemuda Minang Laporkan ke Bareskrim Polri

BATAMBicara | Jakarta – Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Sumatera Barat (Sumbar) tidak menjadi provinsi mendukung negara Pancasila menuai sorotan berbagai pihak.

Puan Maharani sudah menghina masyarakat Sumbar. Dia secara aneh meminta masyarakat Sumbar mendukung negara pancasila, walaupun faktanya semua orang mengetahui Provinsi Sumatera Barat sejak dahulu sudah mendukung bahkan ikut merumuskan Pancasila sebagai lambang negara dan sangat anti komunis. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila,” ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu (2/9).

Banyak kalangan menduga tudingan Puan ini karena ia kesal PDIP selama ini selalu kalah di Sumatera Barat.

Atas pernyataan Puan Maharani tersebut, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani ke Bareskrim Polri.

Laporan ini dibuat buntut pernyataan Puan yang menuding warga Sumatera Barat tak Pancasilais. Perkataan Puan tersebut dianggap kontroversi, dan dinilai melukai hati rakyat Minang.

“Hari ini pada hari Jumat 4 September melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat,” kata Ketua PPMM, David mengutip Fakta Kini, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9).

David menjelaskan, pihaknya membawa sejumlah barang bukti yang diserahkan kepada Bareskrim. Salah satunya yakni video Puan yang dianggap menyinggung warga Sumatera Barat.

“Kita ada flashdisk yang mana rekaman dari suara Bu Puan di menit-menit tiga menit, kita bawa suara dari Youtube, yang kedua screenshot media online terkait perkataanya kalimat semoga itu dan beberapa lampiran lampiran lainnya,” imbuhnya.

Dalam laporan ini, PPMM menjerat Puan dengan beberapa pasal. Yakni terkait pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Kita sudah mereview pasal-pasal yang akan kita (sangkakan, diantaranya pasal) 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 14,15 KUHP nomor 1 tahun 1946. Itu yang akan kita ajukan ke Bareskrim terkait laporan ini,” jelas David.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed