BATAMBicara

Bupati Pemberi Beasiswa Penghafal Quran Akan di Makzulkan

BATAMBicara | Surabaya – Bupati Jember dr Faida menilai pemakzulan dirinya memiliki kaitan dengan pencalonannya kembali dalam Pilkada Jember 2020.

Menurutnya ada upaya untuk membuat opini bahwa dirinya anti partai politik. Hal tersebut karena ia akan maju kembali di Pilkada Jember 2020 melalui jalur Independen atau perseorangan.

“Tentu ini mengesankan saya anti partai politik, saya kira tidak demikian. Maju dari jalur independen adalah satu jalan hidup dan takdir tarbaik yang saya pilih dalam berjuang di Jember,” kata Faida, seusai menghadiri pengajian rutin di pendopo bupati mengutip Kompas. Kamis malam (24/7/2020).

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait usulan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember. “Tunggu saja putusan atau fatwa MA,” ujar Khofifah melansir hajinews di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (23/7/2020).

DPRD Jember melalui tujuh fraksi sepakat mengusulkan pemberhentian dr Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di DPRD setempat pada Rabu (22/7).

Gubernur Khofifah juga tak berkomentar banyak terkait kasus tersebut dan kembali meminta menunggu putusan MA. “Semua ada prosesnya, dari DPRD ke Mahkamah Agung dulu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur Jempin Marbun mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah ada hasil rapat paripurna terkait hak menyatakan pendapat tersebut, Bupati Jember dr Faida tidak otomatis berhenti.

Sesuai UU, kata dia, harus disampaikan terlebih dahulu ke MA, lalu diuji apakah Bupati Jember dr Faida melanggar atau tidak. “Diuji dulu secara hukum,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon.

Selanjutnya, kata dia, MA memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan uji materiil yang kemudian setelah muncul putusan akan diserahkan kembali ke DPRD Jember. “Jika putusan MA menyatakan Bupati Jember yang sudah menginjak usia 52 tahun itu melanggar UU, maka kemudian DPRD mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pemberhentian,” katanya.

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed