oleh

Serikat Pekerja Kemaritiman Telah Berdiri di Kepri dalam Wadah SP-KEPRI

BATAMBicara | Batam – Serikat Pelaut Kepulauan Riau (SP-KEPRI) sudah menandatangani Akte pendirian SP-KEPRI di notaris sebagai sebuah Serikat Kemaritiman yang sah di mata hukum. Senin (5/4/2021).

Ketua umum SP-KEPRI Capt, Iskandar Zulkarnain, M. Mar, mengatakan kepada BATAMBicara.id, Serikat ini dibentuk dari keinginan para pekerja maritim di Kepri, lalu diputuskan oleh Dewan Pendiri (DP) yang notabene adalah para pekerja maritim atau anggota para pelaut yang berdomisili di Kepri.

“Kita buat agar para pelaut Kepri memiliki legitimasi sah dimata hukum, kita tahu pelaut sangat rentan dengan aturan-aturan yang kadang aturan perusahaan pelayaran itu tidak memihak dengan pekerja pelaut-nya,” kata Capt Zulkarnain.

Capt Zul juga menambahkan, bahwa pekerja di bidang kemaritiman adalah suatu bidang atau profesi yang sangat di butuhkan, baik dari sektor ekonomi, transportasi maupun budaya. Karena kata kapten yang memulai bekerja dan karir di kapal dari dasar ini, jika pelaut memiliki Serikat, ia tidak akan dianggap remeh oleh sebuah perusaan yang nakal.

“Sekarang masih ada perusahaan yang membayar upah atau gaji pelaut di bawah UMK (Upah Umum Kota) bahkan jauh di bawah itu,” ungkap Zulkarnain.

Selain dari segi pendapatan, Serikat kita bentuk untuk saling mengkordinasi baik itu perusahaan pelayaran, pemerintah maupun organisasi-organisasi kemaritiman yang ada di wilayah Kepri.

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Serikat Pelaut Kepulauan Riau, nomor: SK.01/DP/SPK/III/2021, tentang Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, yang berbunyi ‘bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/serikat buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis yang berkeadilan’.

Tentunya, menurut Zulkarnain, palaut dan keluarganya harus sejahtera selagi ia bekerja pada perusahaan pelayaran yang sesuai dengan standarisasi organisasi kemaritiman dunia (IMO).

Mengacu kepada Undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Zulkarnain memaparkan, jika dikaitkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2008, tentang pelayaran, ini seharusnya ada sinkronisasi yang valid yang memiliki konsekuensi yang kuat dalam keterkaitan pasal-pasal Undang-undang negara ini,” jelasnya.

Ia berharap jika sudah terbentuk Serikat yang sah ini, nantinya Serikat inilah sebagai jembatan, atau penghubung antara perusahaan pelayaran, pemerintah dan pekerja dalam hubungan industrial, harmonisasi yang berkebudayaan.

Kita tidak berharap ada permasalahan apapun yang melibatkan para pelaut dengan perusahaan tempatnya bekerja, selagi masalah menyangkut tentang ketenagakerjaan kemaritiman, seperti upah di bawah rata-rata, tidak adanya jaminan sosial (BPJS) dan pesangon yang tidak dibayarkan, maka SP-KEPRI siap menjadi penengah dalam hubungan tersebut. (®s)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed