BATAMBicara

Buruh Pelaut Tuntut Pemerintah Standarisasi Gaji Layak

Batambicara.id (3/5/2019) | Jakarta – Visi Poros Maritim Dunia yang diusung Pemerintahan Joko Widodo masih terkesan semu. Tidak berjalannya visi pemerintah tersebut dibuktikan dengan kesejahteraan para pelaut yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bertolak dari fakta tersebut, di hari buruh yang jatuh pada hari Rabu, 1 Mei 2019, kemarin para buruh transportasi pelabuhan Indonesia menggelar aksi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (1/5). Dalam aksi tersebut, perwakilan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Imam Syafii menuntut perbaikan nasib buruh maritim dalam momentum hari buruh ini.

Aksi Buruh Pelabuhan Tanjung Priok menyambut May Day 2019, (dok/maritimnews/pm/ppi)

“Hari Buruh ini jadi momen bagi kaum pekerja, termasuk pelaut sebagai bagian dari pekerja di sektor maritim atau kelautan. Kami menuntut perbaikan nasib di momentum ini,” jelas perwakilan pergerakan pelaut Indonesia Imam Syafii saat ditemui di sela-sela aksi buruh transportasi pelabuhan Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (1/5).

Menurutnya, selama ini para pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia di dalam negeri sama sekali tidak diperhatikan nasibnya. Hal ini ditengarai akibat tidak ada atau minimnya pengawasan dari pemerintah.

“Minimnya pengawasan dan tindakan dari pemerintah, menjadikan para pengusaha di bidang pelayaran menjadi sewenang-wenang dalam menyusun kebijakan perusahaan yang sangat tidak berpihak kepada pelaut,” ungkap perwakilan organisasi pelaut yang cukup vokal dalam menyuarakan nasib miris para pelaut Indonesia tersebut.

Pemerintahan Joko Widodo yang mengusung visi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia, ternyata masih belum berpihak kepada nasib pelaut. Di sisi lain, berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kementerian terkait ataupun pengusaha pelayaran ternyata masih terus terjadi, dan jika tidak ditangani serius akan berakibat fatal di kemudian harinya.

“Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran terhadap UU Ketenagakerjaan ini terkesan terus dibiarkan. Hal ini jelas sekali berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintah di kemudian harinya terkait persoalan ketenagakerjaan para pelaut tersebut,” pungkasnya dengan geram. (MaritimNews)

Ijazah IMO (International Maritime Organization) Gaji Antimo

Sertifikasi pelaut saat ini terus di galakkan, karena untuk kelaikan dan kecakapan pekerja pelaut itu sendiri. Sekarang masih banyak perusahaan lokal yang mempekerjakan pelaut dengan upah jauh dibawah UMSK (Upah Minimum Sektor Kota) rata-rata.

Seperti perusahaan kapal ferry Batam dan Tanjung Balai Karimun (TBK). Ferry yang masih terbuat dari fiber ini masih mempekerjakan pelaut yang memiliki sertifikasi kelaikan dan kecakapan standar IMO atau Organisasi Maritim Internasional. Sebut saja kapal ferry inisial MN. Selain upah seorang Nakhoda dan perwira (mualim/masinis) awak kapal tersebut juga tidak diikutsertakan jaminan kesehatan (BPJS).

Mantan kru yang pernah bekerja di ferry yang melayani rute Batam-TBK-Selatpanjang, ini menceritakan kepada batambicara.id, bahwa dia dan semua kru baik yang bekerja dikapal, didarat (bengkel dan agen) tidak diikutsertakan atau dijaminkan, baik itu berupa diri dan kesehatan.

“Saya pernah bekerja di perusahaan kapal MN itu selama 6 bulan, saya tidak pernah diikutsertakan jaminan kesehatan. Bahkan bukan saya saja, teman-teman yang lain yang sudah puluhan tahun bekerja pun tidak ada mereka diikutsertakan. Jadi kalau kita sakit, atau kecelakaan, harus ditanggung sendiri biaya pengobatan.

Masih kata bekas perwira dikapal ferry MN ini, “kadang kita miris melihat pemerintah kenapa diam, kita memiliki ijazah laut dan sertifikatnya standar IMO tapi gaji kita Antimo.”

“Inilah resiko kita bekerja di kapal lokal, karena kita membutuhkan pekerjaan walau gaji jauh dari standarisi nasional apalagi internasional, satu sisi perusahaan mau mempekerjakan dengan hal-hal yang tadilah, mau bergabung silakan, tidak mau bekerja, sementara yang lain masih mau bekerja. Itulah selalu yang diucapkan oleh pemilik kapal tersebut,” tutup bekas kru MN, yang saat ini beralih ke bidang usaha kuliner di Batam.**

Baca Juga :

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed