Batam

Gelper Spur Game di Batu Aji Batam Salah Gunakan Izin, LP-KPK Pertanyakan Kerja KaSatpol PP

BATAMBicara | Batam – Menindak lanjuti nota dinas Lurah Tanjung Uncang nomor 04/12.001/II/2022 dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Kota Batam tanggal 17 Maret 2022, terkait aktifitas usaha perjudian berkedok Gelper (Gelanggang Permainan) anak-anak bernama Spur Game / PT Naga Mas Jaya milik Tedi di Kota Batam hanya mengantongi NIB 9120309691688 dengan KBLI 28179 (industri  mesin dan peralatan kantor lainnya), dan KBLI 45405 (perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesoris).

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan, PT. Naga Mas Jaya melakukan usaha tidak sesuai dengan perizinannya. Padahal saat RDP dengan komisi 1 saat itu, PT Naga Mas Jaya sudah di beri kesempatan untuk memperbaiki perizinannya, namun sampai saat ini pihak PT. Naga Mas Jaya belum juga mengurus atau memperbaiki izin dan melengkapinya.

Atas pertimbangan diatas maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemko Batam mengeluarkan Surat Perintah Penindakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor 280/PM 05-03/III/2022, Perihal Tindak Lanjut Pengawasan, tertanggal 25 Maret 2022, poin 5, yang disebutkan; “Oleh karena itu kami mohon kepada saudara untuk dapat bersama dalam melaksanakan tindakan sebagaimana yang telah tersebut diatas“.

Wasekjend 1 Komnas LP-KPK Amri Piliang mengatakan bahwa Surat Perintah penting, “sangatlah jelas dan harus segera dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Namun kini sudah 1 minggu, jangan tunggu sampai masyarakat marah”, ujarnya.

Amri juga merasa heran, bahwa Surat Perintah sudah diterbitkan, namun pihak yang mengeksekusi juga belum ada tindakan.

“Justru dengan diamnya Satpol PP menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan mu? apalagi pihak pengelola Gelper telah membuka secara gamblang ada 750 amplop yang dikeluarkan setiap bulannya, dan tidak menutup kemungkinan ada oknum pemerintah dan legislatif yang menerima uang haram tersebut, ungkap Amri.

LP-KPK juga berharap agar Krimsus Polda Kepri dapat mengungkap tabir siapa saja yang menerima uang ‘tutup mulut’ 750 amplop tersebut. Karena, menurut Amri, hal ini agar tidak menimbulkan fitnah/hoak dan kegaduhan di masyarakat.

“Pihak Gelper harus membuktikan pernyataannya di depan umum saat RDP dengan komisi 1”, jelasnya.

Sepekan sudah berlalu tanpa tindakan dari Satpol PP sejak Surat Perintah dikeluarkan DPM-PTSP.

“Apabila pada bulan Suci Ramadhan belum juga di tutup, kami bersama warga dan para Jawara akan melakukan sweeping terhadap tempat maksiat yang tidak menghargai umat yang sedang menjalankan ibadah puasa”, tutupnya. (babe/bbid)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button