BATAMBicara

Hari ini Sah Berlaku Aturan Protokol Kesehatan dan Sanksi Tidak Gunakan Masker

BATAMBicara | Batam – Pemerintah Kota Batam (Pemko) sudah meminta pertimbangan dan masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam, sebagaimana terbitnya INPRES (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2020 tentang penerapan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Terkait hal itu, Pemko juga telah dibahas dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang tertuang dalam Draf Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kota Batam.

Walikota Batam, HM Rudi, mengaku sudah menandatangani Peraturan Walikota (Perwako) perihal penerapan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di Kota Batam.

Menurut Rudi, peraturan ini merupakan landasan untuk menerapkan tindakan tegas bagi mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam upaya mengendalikan Covid-19. “Hari ini, (Senin, 31/8), sudah bisa mulai berjalan dalam konsep sosialisasi. Jadi, mereka yang melanggar, siap-siap kena sanksi,” kata Rudi, Ahad (30/8).

Rudi menjelaskan, bahwa selama sepekan ke depan, aturan ini akan disosialisasikan secara luas ke masyarakat. “Setelah itu (seminggu), barulah sanksi tegas akan diterapkan”, tegas Rudi.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, juga mengatakan, selama enam bulan belakangan ini, Pemko Batam bersama semua pihak terus berupaya menyelesaikan persoalan Covid-19. “Ke depan, pihaknya akan memperketat lagi penerapan protokol kesehatan”, ungkapnya.

Amsakar menuturkan, jika masyarakat yang tidak menggunakan masker serta tidak menerapkan social distancing dan hal-hal lain yang berkait melanggar protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 tersebut, maka sanksi ataupun denda akan tegas diberlakukan. “Ini bagian dari upaya Batam dalam menangani Covid-19”,
tegas Amsakar.

Ia menjelaskan bahwa aturan dalam bentuk Perwako, terkait sanksi tersebut, telah melalui tahapan dan mekanisme serta meminta pertimbangan dan masukan dari Forkopimda Batam. “Sanksi dibuat agar masyarakat makin patuh menerapkan protokol kesehatan serta kewaspadaan terhadap itu (Covid-19)”, sebutnya.

Pemberian sanksi berupa denda dan juga kerja sosial. Untuk sanksi denda, diusulkan untuk perseorangan Rp 250 ribu, kelompok atau badan usaha mulai dari Rp 500 ribu, sesuai dengan klasifikasi badan usahanya nanti.

”Seperti, pedagang kaki lima bisa Rp 500 ribu, kafe Rp 750 ribu, begitu juga untuk mal atau hotel Rp 1 juta,” jelas Amsakar. (**)

Editor: sauth/bb.id

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed