oleh

Komisi III DPRD Batam Sidak Lahan Penimbunan Hutan di Sambau

Batambicara.id (15/10/2019) | Batam -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui komisi lII melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke lokasi lahan bakau yang ditimbun oleh PT Kayla Alam Semesta (KAS) di Kelurahan Sambau, Nongsa, Batam. Senin (14/10/2019), kemarin.

Karena selama ini masyarakat sekitar Sambau mengeluhkan kegiatan penimbunan hutan tersebut. Sehingga Sidak yang dilakukan atas pengaduan masyarakat setempat.

“Dari penyampaian dan pengaduan masyarakat, lahan yang ditimbun itu sekitar 17 hektar dan semuanya merupakan kategori hutan bakau.” Kata Werton Panggabean, Ketua Komisi III DPRD kota Batam.

Werton yang didampingi anggota DPRD lainnya, Amintas Tambunan, Arlon Peristo, M.Syafei, Muhammad Rudi, Zainal Arifin dan juga membawa awak media untuk menyaksikan Sidak tersebut.

Sementara itu, Zainal Arifin yang ditanyai seputar hasil dari sidak itu menerangkan kepada Batambicara.id bahwa pihak DPRD dalam tahapan awal memastikan bahwa laporan dan pengaduan masyarakat tersebut memang benar. 

“Tahapan awal ini kita turun langsung kelokasi, dan memastikan laporan itu benar adanya”, kata Zainal Arifin.

“Setelah kita cek kebenaran di lapangan, lahan tersebut sudah tertimbun sekitar 20 ha. Kita menanyakan kepada masyarakat bagaimana masalah kompensasi!”.

Sambung Zainal Arifin memberikan keterangannya melalui whatsapp (15/10), “masyarakat terdiri dari 500 KK (Kepala Keluarga) diberikan lahan kavling oleh pengembang. Catch (tangkapan) area terdampak hutan mangrove dihitung dari batas area pada titik terluar”, jelasnya.

Saat anggota Komisi III menanyakan keberadaan pengembang, sedang tidak berada di tempat, hanya diwakilkan oleh Sontang.

Sementara itu, saat sidak dilapangan, Werton menegaskan kepada awak media bahwa kegiatan perusahaan tersebut menimbun bakau seluas 20 ha dikatakan pelanggaran oleh masyarakat.

Menurutnya, laporan masyarakat tersebut ke DPRD karena merasa resah dengan adanya penimbunan bakau tersebut. Pihaknya sendiri mengatakan akan meminta salinan dokumen perizinan yang dimiliki oleh perusahaan KAS.

“Kita juga sudah melihat lokasi penimbunan, kita harus tanyakan sampai mana pengurusan dan perizinan mereka sehingga mereka bisa menimbun dengan leluasa,”ungkap Werton.

Saat ditanya awak media tentang pasal dan undang-undang apa yang bisa dikenai oleh pihak perusahaan, Werton menjawab undang-undang lingkungan.

“Undang-undang lingkungan itu kita harus melihat ada regulasi, ada pergantian mangrove yang tertimbun. Tentunya ada konsekuensi pembayaran atau penggantian kepada pemerintah, atau penggantian tanaman mangrove, itu yang menjadi kewajiban pengusaha ketika mereka diberikan izin untuk menimbun mangrove tersebut,” paparnya.

Untuk perizinan perusahaan sendiri, nanti dikatakan Werton akan ditanyakan dan akan di analisa kembali. Untuk hari ini agenda mereka memang sidak terhadap lahan tersebut.

“Untuk pembenaran tentang legalitas mereka, nanti kita tanyakan, kita analisa dan meminta pertanggungjawaban kepada pengembang mengenai dampak lingkungan atas penimbunan lahan hutan tersebut” ujarnya. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed