oleh

Akhirnya MUI Kepri Nyatakan Sikap Atas Film ‘Ku Cumbu Tubuh Indahku’

Batambicara.id (2/5/2019) | Batam – Setelah mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat yang melarang keras pemutaran film ‘Ku Cumbu Tubuh Indahku’ di Batam, akhirnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kepri, mengeluarkan larangan atas diputarnya film kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender/transeksual) itu.

Baca Juga : Aktivis Batam Tolak Keras Pemutaran Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’

Sebelumnya, MUI dibeberapa kota besar di Indonesia sudah melarang film kreasi sutradara senior Garin Nugroho tersebut. Namun di Batam belum ada sikap dari Walikota maupun MUI Batam untuk mengeluarkan perintah dan fatwa atas pelarangannya.

“Setelah kita adakan rembug dari beberapa elemen masyarakat dan organisasi yang ada dikota Batam, dan kita akan mengadakan aksi turun ke jalan, untuk memprotes pemutaran film tersebut, jika Walikota Batam dan MUI Kota Batam diam, dan membiarkan serta tidak ada perintah pelarangan atas diputarnya film itu”. Ungkap seorang aktivis penggiat dakwah Kota Batam, Ilyas Karta.

Saat menikmati masakan Anjung Asam Pedas Melaka di GM Cafe, Mega Legenda Batam Centre, tadi siang, Ilyas menuturkan kepada batambicara.id, “jika ini (film yang kontroversial, red) dibiarkan, akan merusak kaum kawan-kawan muda kita dalam menemukan jati diri mereka serta bisa memberikan efek bahwa perbuatan yang dilarang agama kita itu, seakan diperbolehkan di negara ini.

Namun saat ini, MUI Kepri mengambil sikap atas film yang rencana akan ditayangkan dan kontroversial saat ini di Indonesia, mengeluarkan surat larangan pemutaran film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Provinsi Kepri.

Berikut isi larangan tersebut :

  1. Kepulauan Riau yang merupakan Bunda tanah Melayu sangat menjunjung tinggi norma adat dan norma agama, dimana perilaku LGBT merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma adat dan norma agama;
  2. Kekhawatiran terjadinya gejolak akibat penolakan baik dari tokoh adat, pemuka agama maupun masyarakat pada umumnya;
  3. Mencegah terjangkitnya perilaku LBGT lebih baik daripada mengatasi terhadap generasi muda.

Terkait hal tersebut diatas, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau untuk melarang pemutaran film tersebut diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.

MUI provinsi Kepri menyurati KPI Kepri, (dok/FGD)

Surat larangan dari MUI Kepri ini akan ditembuskan kepada Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Walikota/Bupati se-Kepri dan MUI se-Kepri. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed