Kepulauan Riau

Kepri usulkan 10 proyek strategis 2023 dalam rakor gubernur se-Sumatera

Tanjungpinang (BATAMBicara) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan sepuluh usulan proyek strategis dan prioritas pemerintah tahun 2023 dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera yang dibuka Kepala Bappenas RI di Kota Batam, Rabu.

“Proyek yang diusulkan ini dalam rangka mendukung prioritas nasional kepada Kementerian PPN/Bappenas RI,” kata Gubernur Ansar Ahmad.

Kesepuluh usulan strategis tersebut di antaranya pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pulau Bingan (SPAM Regional Pulau Bintan), Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Batam-Bintan, Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tipe B Bukit Manuk Kota Tanjungpinang.

Lalu pembangunan Pelabuhan Samudera Teluk Buton Natuna, Revitalisasi Pasar Loka Tarempa di Kepulauan Anambas, Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengadaan Peralatan Kesehatan UPT RSUD di Kabupaten Kepulauan Anambas serta Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu Tugu Khatulistiwa di Kabupaten Lingga.

“Usulan yang kami sampaikan ini kepada Bapak Menteri merupakan usulan strategis dan prioritas dari Pemprov Kepri dengan tetap memperhatikan proporsional kegiatan yang merata antarkabupaten/kota. Semoga usulan kami diterima sehingga Kepri Maju dan Sejahtera,” ucap Ansar.

Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa menyampaikan rapat koordinasi ini digelar dalam rangka penajaman rencana proyek prioritas strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di daerah tahun 2023.

Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk gubernur, sekretaris daerah, dan kepala Bappeda memegang peranan penting agar perencanaan RKP 2023 dapat berjalan dengan baik. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya.

“Kami merasakan kegiatan ini relatif efektif untuk sinkronkan kegiatan pembangunan pusat dan daerah. Dengan sinkronisasi tidak hanya APBN yang bisa diefisiensikan, namun juga APBD,” jelasnya.

Menurut Suharso seluruh kegiatan di kementerian dan lembaga tentunya digunakan untuk pembangunan di daerah, tinggal dilihat prioritas dan keperluan daerah yang dibutuhkan.

Seperti saat ini, katanya, Bappenas melalui tim telah melakukan beberapa kali kunjungan ke beberapa provinsi di Indonesia untuk melakukan studi opname terkait perspektif pembangunan apa saja yang bisa dibantu dari provinsi yang dituju guna percepatan pembangunan di daerah.

“Potret yang didapatkan didaerah selanjutnya dipelajari oleh Bappenas dan didiskusikan dengan provinsi terkait untuk melihat apa yang bisa lakukan untuk pembangunan dan kemajuan bagi daerah,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, selain Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang hadir sebagai tuan rumah, hadir juga Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi,  Gubernur Jambi Al Haris, serta Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, jajaran pimpinan Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas RI.

© 2021 ANTARA

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button