Kepulauan Riau

Lanjutkan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Pemrov Kepri akan Pertimbangkan

BATAMBicara | Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali program pemutihan denda pajak kendaraan pada masa pandemi COVID-19 pada tahun ini.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) Reni Yusneli, di Tanjungpinang, mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan masih dibahas secara intensif apakah efektif dilaksanakan setiap tahun atau tidak.

Salah satu pendorong program itu agar dilanjutkan kembali yakni memberi stimulus kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Apalagi saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 di Kepri meningkat.

Selain itu, kata dia pembahasan juga menyangkut jenis pemutihan pajak yang dilakukan, apakah menyeluruh atau hanya berupaya diskon, seandainya program itu dilaksanakan tahun ini.

“Program pemutihan pajak kendaraan tahun 2021 membuahkan hasil positif, terjadi peningkatan jumlah pemilik kendaraan yang membayar kewajibannya. Namun harus dikaji, jangan sampai program itu justru membuat para wajib pajak menunda pembayaran pajak,” ujarnya. Kamis (10/3/2022).

Reni mengungkapkan sumber pendapatan asli daerah terbesar di Kepri bersumber dari pajak kendaraan. Tahun 2021, BP2RD mencatat pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan di Kepri mencapai 110 persen dari target APBD Perubahan tahun 2021.

Realisasi pendapatan dari pajak kendaraan mencapai Rp1,1 triliun atau melampaui target.

“Berdasarkan data 28 Desember 2021, pendapatan dari pajak kendaraan mencapai Rp1,1 triliun, sudah melampaui target APBD Perubahan yang hanya Rp1 triliun,” katanya.

Reni merincikan realisasi pendapatan dari pajak kendaraan yakni pajak kendaraan bermotor Rp450,8 miliar, bea balik nama pajak kendaraan bermotor Rp231 miliar, dan pajak bahan bakar kendaraan Rp371,8 miliar.

Peningkatan pendapatan dari pajak kendaraan di masa pandemi COVID-19 salah satunya disebabkan program pemutihan denda pajak kendaraan.

Tahun 2021, Pemprov Kepri mengambil beberapa kali kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan untuk mendorong pemilik kendaraan membayar kewajibannya.

“Kami juga menangani pajak air permukaan dan pajak rokok. Pendapatan dari pajak air permukaan tahun ini hanya Rp900,3 miliar, sedangkan pajak rokok Rp130,2 miliar,” ujarnya.

Reni menuturkan pihaknya belum dapat memastikan apakah tahun 2022 kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan dilakukan kembali atau tidak.

“Kami masih menunggu hasil evaluasi APBD Kepri tahun 2022 yang belum lama ini disetujui DPRD Kepri,” ucapnya.

Ia mengimbau pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu agar tidak kena sanksi berupa denda.

“Pajak kendaraan merupakan sumber pendapatan tertinggi di Kepri, yang dipergunakan untuk melaksanakan program pembangunan,” tutupnya. (**)

AntaraKepri

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button