Kepulauan Riau

Tersangka korupsi dana hibah Anambas sudah di limpahkan ke JPU

Anambas, Kepri (BATAMBicara) – Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa, Kepri, melimpahkan tersangka dan barang bukti dugaan korupsi dana hibah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami telah melakukan kegiatan tahap II berupa serah terima tersangka dan barang bukti ke JPU Cabjari Natuna di Tarempa,” kata Kepala Cabjari Tarempa Roy Huffington, di Anambas, Selasa.

Roy menyebut sebelumnya penyidik telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 5 Januari 2022 atas dua tersangka berinisial MI dan MA.

Keduanya saat ini telah ditahan pada tingkat penuntutan oleh JPU di Rutan Bintahmil Lanal Tarempa selama 20 hari, terhitung sejak 21 Februari 2022 hingga 12 Maret 2022.

“Setelah tahap II, selanjutnya JPU segera melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang,” ungkap Roy.

Roy menjelaskan bahwa penetapan dua tersangka MI dan MA dilakukan setelah terpenuhinya dua alat bukti yang sah.

MI selaku ketua dan MA selaku bendahara di FPK Kepulauan Anambas telah melakukan dugaan korupsi dana hibah yang dianggarkan melalui APBD Pemkab Anambas 2020, dengan modus membuat laporan pertanggungjawaban palsu.

Perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp169 juta.

“Perbuatan korupsi kedua tersangka sangat berdampak pada keberlangsungan sembilan Paguyuban perkumpulan suku yang ada di Kepulauan Anambas,” ungkap Roy.

Kedua tersangka disangkakan melanggar primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

© 2021 ANTARA

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button