Kepulauan Riau

Gubernur Kepri keluhkan biaya penanganan PMI Rp13 miliar

Tanjungpinang (BATAMBicara) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad 
mengeluhkan kendala pembayaran tagihan biaya penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) senilai Rp13 miliar kepada pemerintah pusat melalui BNPB RI.

“Sekarang total tagihannya sudah Rp13 miliar, sementara yang baru dibayarkan baru sekitar Rp2 miliar,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Sabtu.

Ansar menjelaskan sejak awal pandemi, pihaknya telah membentuk satgas khusus penanganan pemulangan PMI yang dipimpin langsung oleh Komandan Korem 033/Wira Pratama Komandan Korem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu.

Pada tahun 2020, katanya, tercatat sekitar 68 ribu orang PMI masuk melalui Kepri. Sementara pada tahun 2021 tercatat sekitar 40 ribu orang. 

“Jumlahnya diprediksi akan terus bertambah hingga akhir tahun,” ucap Ansar.

Menanggapi hal itu, Kepala BPNB Mayjen Suharyanto mengatakan pihaknya memang tengah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembiayaan tagihan satgas penanganan pandemi COVID-19 dan juga PMI. 

Menurutnya persoalan ini tidak hanya terjadi di Kepri, melainkan di beberapa daerah lain seperti Jawa Timur dan Kalimantan.

Ia sangat mengapresiasi Pemprov Kepri dalam menangani pemulangan PMI dari negara tetangga Malaysia, apalagi mereka yang terpapar virus corona langsung ditangani sesuai SOP agar jangan sampai menyebar luas ke tengah-tengah warga setempat.

“Persoalan tagihan penanganan PMI akan diselesaikan secepatnya,” ucap Suharyanto. 

 

© 2021 ANTARA

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button