oleh

Brunei Darussalam Terapkan Hukuman Rajam LGBT Sampai Mati

Batambicara.id (3/4/2019) | Kerajaan Brunei Darussalam hari ini resmi memberlakukan hukuman Rajam bagi pezina dan pelaku hubungan seks sesama jenis sampai mati. Negara kaya minyak di Asia Tenggara ini tetap menerapkan hukuman tersebut meski menuai kecaman global.

Hukuman yang akan menargetkan pezina dan pelaku seks sesama jenis, termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) itu diklaim diadopsi dari Syariat Islam yang dianut Brunei.

Menurut situs web Pemerintah Brunei, hukum yang resmi diterapkan juga mencakup hukuman potong tangan bagi pencuri.

Kerajaan dengan populasi sekitar 400.000 jiwa itu diperintah oleh Sultan Hassanal Bolkiah (72 tahun). Dia telah memerintah lebih dari 50 tahun dan telah mengumpulkan kekayaan bersih lebih dari USD20 miliar.

Menurut sebuah sumber kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan Sultan Bolkiah, orang-orang terdekat Sultan Bolkiah menganggapnya sebagai orang yang “pasif”. Banyak yang mengatakan bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit untuk menemukan dokter di Brunei yang setuju memotong tangan, dan banyak yang tidak yakin itu akan diimplementasikan dengan berani.

Jenderal Sultan Haji Sir Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah GCB GCMG adalah Sultan ke-29 dan Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam serta Perdana Menteri pertama Brunei Darussalam. Ia adalah putra sulung Begawan Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddin III, Sultan Brunei ke-28, dan Babu Raja Pengiran Anak Damit. (Wikipedia)

Sultan Bolkiah yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei telah membela diri ketika penerapan hukuman tersebut menuai kecaman global. “Ini sesuai dengan syari’at Islam, karena kerajaan Brunei menjalankan pemerintahan secara Islam dan itu juga bertujuan untuk mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat atau bangsa dari setiap agama dan ras,” bunyi pernyataan Perdana Menteri Brunei.

Namun, para ahli Amerika Serikat menganggap keputusan Sultan Bolkiah hanyalah sikap politik.

Benjamin Weinthal, seorang peneliti untuk Foundation for the Defense of Democracies setuju dan berkata, “Ideologi Islam radikal di balik hukum dapat dengan cepat berubah menjadi eksekusi massal,” katanya, dengan menunjukkan bahwa rezim Iran telah mengeksekusi lebih dari 6000 orang gay dan lesbian sejak revolusi Islam 1979 di negara itu.

Komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Michelle Bachelet, telah meminta Brunei untuk menghentikan penegakan hukum tersebut. Sedangkan Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan keprihatinan.”Beberapa hukuman dalam undang-undang tersebut tampaknya tidak konsisten dengan kewajiban HAM Internasional,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

Meskipun menuai kecaman, pemerintah Brunei meminta semua pihak menghormati negara tersebut. “(Sultan) tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi itu akan cukup jika mereka hanya menghormati bangsa dengan cara yang sama, bahwa itu juga menghormati mereka,” bunyi pernyataan Sultan Bolkiah dalam situs web pemerintah Kerajaan BruneiDarussalam. (SindoNews) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed