oleh

Larangan Menahan Ijazah Karyawan Karena Ada Aturan Hukum Yang Mengatur

Batambicara.ID (4/7/2019) | Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas atau Perguruan Tinggi, maupun di Badan Diklat, pasti beberapa dari kita ada yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi serta ada pula yang ingin mencari pekerjaan guna menambah pengalaman atau mencukupi kebutuhan keluarganya.

Bagi mereka yang mencari pekerjaan, pasti merasakan banyak kesulitan apalagi kita adalah fresh graduate atau baru lulus dari pendidikan. Ketika mereka mengalami banyak kesusahan saat mencari pekerjaan, dan juga belum memiliki pengalaman pekerjaan.

Karena ada beberapa perusahaan megutamakan calon pekerja yang sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu.

Hingga pada akhirnya, kita sulit mendapatkan pekerjaan itu. Belum lagi dengan pengalaman serta relasi yang minim sehingga mengalami berbagai kesulitan dari suka duka saat melemparkan lowongan pekerjaan diberbagai tempat.

Pada saat diadakan wawancara  setelah dinyatakan lulus untuk bekerja diperusahaan tersebut, tanpa kita sadari perusahaan tersebut memberikan syarat tambahan  yakni dengan “Menahan ijazah” milik kita, sehingga kita menerima saja kebijakan yang dibuat perusahaan walapun hal ini tidak menjadi salah satu unsur-unsur yang dibahas didalam kontrak kerja.

Memang pada dasarnya penahanan ijazah ini disebabkan karena perilaku karyawan yang banyak melanggar kontrak kerja  yang membuat perusahaan akhirnya menahan ijazah asli. Tetapi beberapa oknum perusahaan juga memiliki maksud agar karyawannya tidak memiliki jenjang karir yang lebih baik.

Sebahagian dari perusahaan juga ada yang di sebutkan di perjanjian kerja atau kontrak kerja. Ada juga karyawan yang menandatangani tanpa membaca kontrak kerja, jadi perusahaan menganggap karyawan tersebut menyepakati kontraknya.

Apakah ada beberapa dari kita mengalami hal diatas? Ternyata hal ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang bahwa ijazah ini adalah kepemilikan pribadi yang merupakan salah satu pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Menurut kementrian hukum & HAM bahwa menahan ijazah bertentangan dengan  Undang-Undang  No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang terdapat didalam pasal yakni :

Pasal 9 

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 38
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tidak ada mengatur mengenai penahanan ijazah, sehingga dibutuhkan Perda yang akan digunakan sebagai payung hukum, oleh sebab itu setiap Bupati atau walikota diwajibkan membuat surat edaran agar mempertegas pelarangan penahanan ijazah. Apabila kita terjerat hal ini, maka Undang-Undang yang lebih jelas mengaturnya dapat kita lihat didalam Undang-Undang  No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Semoga sahabat Yuridis dapat teliti saat membaca kontrak kerja agar tidak terjerat ketentuan yang dapat menyesatkan kita saat bekerja. ** (sk)

Sumber : Undang-Undang  No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Sebelumnya artikel pernah terbit di Yuridis.id, dengan judul "Dilarang Menahan Ijazah Karyawan Karena Ada Aturan Hukum Yang Mengatur"
Gambar utama : ilustrasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed