oleh

Ketua KPUD Kota Batam dan Sekretaris di Copot dari Jabatan

BATAMBicara | Batam – Terkait perkara 68-PKE-DKPP/ II/2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPUD Batam kepada Herrigen Agusti dan Sekretaris KPU Kota Batam, AC Herlambang. Keduanya berkedudukan sebagai Teradu I dan Teradu II dalam perkara itu.

Sanksi tersebut dibacakan Dr Alfitra Salam, selaku Ketua Majelis dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPUD Kota Batam kepada Teradu I Herrigen Agusti selaku ketua merangkap anggota KPUD Kota Batam sejak putusan ini dibacakan,” tegas Alfitra Salam.

Teradu I merupakan penanggung jawab Tim Pengamanan Pencetakan dan Pengamanan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.

Sedangkan Teradu II bertindak sebagai ketua Tim Pengelola Logistik. Tim tersebut bertugas mengawasi, mengamankan desain, menjaga kualitas, melakukan verifikasi pencetakan surat suara, serta menyortir surat suara yang rusak atau tidak terpakai karena kelebihan cetak untuk dimusnahkan.

Teradu I dan II sebagai leading sector pengelola logistik mempunyai tanggung jawab memastikan surat suara disediakan sesuai prinsip tepat jumlah, jenis, waktu, sasaran, tepat kualitas, dan efisien, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020.

“Terungkap fakta pada 9 Desember 2020 masih terdapat kekurangan surat suara, hal ini membuktikan Teradu I dan II tidak profesional dalam mengkoordinasikan tim pengelola logistik KPUD Kota Batam untuk memastikan keterpenuhan surat suara sebagai bentuk pelayanan prima kepada pemilih,” ungkap anggota Majelis, Didik Supriyanto.

Didik menambahkan, sebagai penyelenggara pemilu, Teradu I dan II seharusnya memahami surat suara merupakan kebutuhan primer untuk melayani hak konstitusioal warga negara menggunakan hak pilih di TPS.

“Teradu I dan II terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf g dan h, Pasal 15 huruf e dan huruf h, Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf a dan b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed