BATAMBicara

Wacana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako dan Pendidikan, PKS: Tidak Pantas Apalagi Jadi RUU

BATAMBicara | Jakarta – Pemerintah akan berencana menambah sumber pendapatan negara, dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan merencanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan sekolah. Tentunya pertambahan pajak bahan pokok tersebut ini menjadi ramai diperbincangkan.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Anis Byarwati mengkritik keras rencana pemerintah mengenakan PPN untuk sejumlah sembako dan Jasa Pendidikan di Indonesia.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam dokumen draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tersebar di kalangan publik.

Anis menyebut hal itu tidak pantas menjadi wacana, apalagi menjadi sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU).

“Kalau ini dijadikan wacana saya kira tidak pantas. Jadi wacana saja tidak pantas apalagi jadi RUU,” kata Anis dalam diskusi Polemik bertajuk ‘Publik Teriak Sembako Dipajak’ secara virtual, mengutip TribunBisnis. Sabtu (12/6/2021).

Anis merasa heran bocornya draf RUU KUP di kalangan publik. Dia memastikan bahwa saat ini Komisi XI belum menerima draf RUU tersebut.

“Ini prosesnya belum ada dan memang kami sendiri belum lihat barangnya itu RUU-nya itu belum kami lihat,” ujarnya.

“Tapi kemudian bocor dan sudah ramai di mana-mana dan tanggapan sudah ke mana-mana, ini kenapa sumbernya dari mana?” lanjutnya.

Kendati belum menerima draf RUU KUP, Anis menyatakan DPR khususnya Komisi XI menolak pajak sembako dan jasa pendidikan.

Apalagi saat ini ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Kalau ini ada poin-poinnya, jadi wacana aja tak pantas di masa sekarang, di mana kondisi pandemi ini ekonomi kita belum pulih. Masalah kita juga sangat banyak, kesejahteraan, kesehatan. Mewacanakan ini tak pantas banget apalagi kalau itu memang ada dalam draf RUU-nya,” ujarnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyampaikan jika rencana itu sudah dibahas dalam rapat paripurna DPR RI. Namun Dia menyayangkan bocornya draft ini ke masyarakat. Menurutnya sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Pemerintah sekarang fokus untuk pemulihan ekonomi.

Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui Surat Presiden,” kata Sri Mulyani, sebagaimana mengutip detikfinance. (**)

Redaksi Batam Bicara

Komentari Berita

Most popular

Most discussed