oleh

Layanan Pajak Online Tak Mampu Dongkrak PAD Kepri, Kepala BP2RD Lempar ke Sekda

BATAMBicara | Kepri – Layanan pembayaran pajak secara online yang sudah diterapkan di Kepulauan Riau (Kepri) selama pandemi ini ternyata tidak cukup ampuh mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diketahui Selasa (2/6) kemarin, Pemerintah Provinsi Kepri mulai membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya, untuk mengantisipasi penularan Covid-19 seluruh pelayanan UPT PPD di Kepri ditutup sejak 26 Maret 2020 lalu.

Sebagai alternatif, BP2RD menyediakan aplikasi untuk wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan secara online dengan menggunakan aplikasi e-Samsat Kepri.

Namun, layanan pajak berbasis online tersebut sepertinya tidak cukup baik sebagai solusi menambah PAD Kepri.

Hal ini pun diakui oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto. Menurutnya dikarenakan, masyarakat belum terbiasa membayar pajak secara online tersebut. Sebab kantor pelayanan Samsat beberapa waktu lalu tutup sementara untuk melayani masyarakat.

“Kantor Samsat baru mulai buka hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah,” tutur Isdianto, mengutip Kepripedia (2/6.

Melihat kondisi seperti ini, Isdianto pun pesimis jika target PAD sekitar Rp 1,2 triliun untuk 2020 ini tidak akan tercapai, salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat terpuruk untuk membayar pajak akibat pandemi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli enggan membeberkan kondisi PAD selama pandemi.

Ia pun menolak sejumlah awak media untuk mewawancarainya saat ditemui di kantor Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Tanjungpinang, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (2/6) kemarin.

“Jangan wawancara saya. Tanya Sekretaris Daerah Provinsi Kepri saja,” katanya menolak awak media.

Sebelumnya, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah, kondisi PAD selama pandemi mengalami penurunan hingga Rp1 miliar per hari.

“Kalau biasanya PAD kita Rp 1,4 miliar per hari. Selama pandemi ini hanya Rp 300-400 juta saja,” ungkapnya yang dilansir belum lama ini. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed