oleh

Pemprov Kepri Optimis Pendapatan Kapal Berlabuh Jangkar Masuk APBD

Batambicara.id (18/10/2019) | Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperjuangkan pendapatan dari labuh jangkar kapal yang selama ini diambil Kementerian Perhubungan dan Badan Pengusahaan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, dan hal itu dinyatakan tidak akan pernah berhenti.

Melansir Antarakepri, Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto di Tanjungpinang, mengatakan, satu persatu persoalan yang menghambat agar pendapatan dari labuh jangkar masuk ke Kepri sudah ditelusuri dan dibahas untuk diperoleh solusinya.

Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, Pemprov Kepri diberi kewenangan untuk mengelola ruang laut 0-12 NM (nautika mil). Dengan alasan ini, Pemprov Kepri sejak fahun 2017 sampai 2019 memasukkan pendapatan dari labuh jangkar sekitar Rp60 miliar ke dalam APBD.

“Sampai sekarang belum terealisasi. Namun kami tetap optimis akan mendapatkannya karena itu perintah undang-undang,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah.

Ia mengemukakan persoalan utama dalam mengelola labuh jangkar yakni peraturan teknis dari Gubernur Kepri. Peraturan ini sudah di meja Nurdin Basirun sejak masih aktif menjabat sebagai Gubernur Kepri.

“Kita belum ada pergub sehingga belum dapat menarik retribusi dari labuh jangkar,” ucapnya.

Iskandar mengatakan Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto serius menangani persoalan labuh jangkar. “Mudah-mudahan ada jalan keluar, dan mendapat dukungan pusat,” katanya, yang diusung PKS.

Iskandar menuturkan Pemprov Kepri harus terus mencari dan mendapatkan sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merealisasikan program pembangunan. **

Gambar : Kapal berlabuh jangkar (ilustrasi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed